Keraton Banjar, Siapa yang Pantas Bertahta?
Keraton Banjar, Siapa yang Pantas Bertahta?
Ditulis Oleh: Muhammad Alpiannor
24 September 1526 tonggak awal berdirinya Kerajaan Banjar dengan Pangeran Samudera yang seiring keislamannya kemudian bergelar Sultan Suriansyah sebagai raja pertamanya, tanggal ini pulalah kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Banjarmasin.
Hampir 5 Abad peristiwa itu berlalu, bahkan Banjar sebagai sebuah kerajaan telah mampu bertahan sebagai ‘negara’ dengan diperintah silih berganti sultan hingga bertahan lebih dari 3 abad lamanya (1526-1860), runtuh seiring dengan semakin dalamnya cengkeraman penjajah Belanda yang berhasil masuk dari berbagai aspek baik itu perdagangan, kekuatan militer, sampai pada manipulasi-manipulasi adu dombanya dengan memanfaaatkan friksi internal kerajaan banjar saat itu.
Sebagaimana di maklumi, sejarah mencatat salah satu kelemahan dari system monarkhi/dynasty adalah terjadinya konflik internal dalam perebutan kekuasaan antar elit istana sehingga kemudian membuat kerapuhan dalam system pemerintahan sekaligus juga memudahkan pihak ketiga untuk masuk mengambil kesempatan dari konflik horizontal ini.
Rekontruksi Keraton Banjar
Wacana Pembangunan replika Keraton Banjar yang akhir-akhir ini digaungkan kiranya patutlah untuk kita apresiasi di tengah masih dangkalnya pengetahuan kita sebagai Urang banjar mengenai sejarah lokal di Kalimantan Selatan. Bahwa pada masa lalu di abad 16 pernah ada kerajaan di Tanah Banjar. Terlalu jauh untuk kita kemudian skeptis terhadap wacana ini apabila kita menganggap bahwa ada upaya untuk menghidupkan kembali trah bangsawan bahkan mungkin dengan kemunculannya akan melegitimasi kekuatan politik baru di Tanah Banjar dengan segala fasilitas dan kewenangan yang berlebih tentunya. Namun kita harapkan apabila hal ini dapat terealisasi mudah-mudahan mampu memunculkan identitas kebanjaran kita pada konteks kekinian sekaligus juga mencoba menggali lagi kekayaan-kekayaan Banjar pada ranah cultural (jauh dari kesan cauvinisme). Adapun mengenai rencana letak dari pembangunan replikanya yang akan di bangun di wilayah Martapura, hal ini kiranya tidaklah perlu menjadi perdebatan karena dalam sejarahnya kerajaan banjar pernah menempati sedikitnya 3 tempat keraton (Kuin, Tatas, dan Kayutangi Martapura).
Realisasi akan rekontruksi secara fisik Keraton Banjar tentunya tidaklah sulit diwujudkan, secara sederhana dengan kemampuan dan kemauan para stake holder untuk mengucurkan anggaran untuk pembangunannya, ditambah kesediaan para ahli waris pemegang artifact sebagai wujud budaya untuk dijadikan sebagai koleksi keraton, maka akan serasa lengkaplah apa yang menjadi tujuan dari berdirinya keraton tersebut sehingga diharapkan minat akan keingintahuan tentang sejarah Banjar dapat terfasilitasi yang tentunya akan menjadi icon baru untuk studi wisata sejarah Banjar buat generasi Muda. Pertanyaannya sekarang, apakah hanya pembangunan fisik yang dikedepankan? Atau ada agenda lain yang mengikutinya? Misalnya dengan kemudian mencari ahli waris keturunan Sultan Banjar untuk diangkat menjadi sultan di keraton yang baru sehingga lengkaplah sudah rekontruksi Kerajaan Banjar dalam konteks kekinian. Namun ketika wacana ini di munculkan, dokumen dan fakta sejarah serta mekanisme dalam trah dinastilah yang harus di kedepankan.
Usurpasi dalam Kerajaan Banjar
Usurpasi secara sederhana bisa kita fahami sebagai upaya pengambilan hak yang bukan menjadi haknya dalam hal ini adalah tahta. Sebagaimana sejarah kerajaan pada umumnya di Indonesia, kerajaan banjar juga pernah mengalami friksi antar keluarga raja bahkan sedikitnya ada tiga kali usurpasi terjadi dalam sejarah perjalan eksistensi kerajaan banjar.
Pertama kali kemunculannya pada abad 16, terbentuknya Kerajaan Banjar juga merupakan efek domino dari sebuah usurpasi, ketika Pangeran Samudera sang penerus tahta Kerajaan Daha di usurpasi oleh sang Paman Pangeran Tumenggung, sehingga Pangeran Samudera menjadi putera mahkota yang terbuang. Kemudian secara singkat diceritakan Pangeran Samudera mampu menggalang kekuatan di dukung oleh para patih (Masih, Balitung, Kuwin, etc) yang masih memegang teguh aturan pewarisan tahta, ditambah masuknya pihak ketiga sebagai sekutu (Kerajaan Demak) dengan kompensasi Islamnya, bersinergilah mereka melawan sang usurpator (Pangeran Tumenggung) untuk lengser dari tahta yang bukan haknya, meskipun kemudian pusat kerajaan digeser ke Kuin dengan nama baru dan agama baru (Islam), yaitu kerajaan Banjar.
Usurpasi ke dua terjadi pada abad ke 18 ketika Sultan Hamidullah Sultan Kuning (tutus tuha) sang raja saat itu meninggal dunia. Dia meninggalkan putra mahkota yang masih belum baligh (Muhammad Aminullah), untuk sementara kekuasaan diserahkan pada adiknya mangkubumi Sultan Tamjidillah I (tutus anum), yang kemudian ketika Aminullah dewasa terjadi friksi karena Tamjidillah I tidak menyerahkan kekuasaannya pada keponakannya yang berhak, namun kemudian malah mengangkat anaknya Nata sebagai penerus tahta. Unsurpasi ini berhasil di masuki pihak ketiga, yaitu Belanda yang datang sebagai ‘juru damai’ yang mana salah satu perannya adalah membagi kekuasaan Kerajaan Banjar dalam 2 keraton, Kayutangi Martapura dan Tatas- Banjarmasin untuk Aminullah. Usaha-usaha memecah belah ini kemudian lambat laun menjadi akut yang puncaknya dihapusnya Kerajaan Banjar.
Usurpasi yang ketiga pada pertengahan abad 19 ketika Sultan Adam mewasiatkan untuk Hidayatullah sebagai raja, namun dengan intervensinya yang terlalu dalam, Belanda menunjuk Tamjidillah II sebagai sultan yang mana ini melanggar wasiat raja terdahulu sekaligus menantang kehendak rakyat yang saat itu notabene menginginkan Hidayatullah daripada Tamjidillah II. Konflik ini bukan lagi antar dinasti (tutus tuha vs tutus anum) namun internal dinasti muda (tutus anum).
Siapakah yang Layak Bertahta?
Paparan singkat di atas, dapat dipahami telah terbentuk 2 trah dalam keturunan Sultan Suriansyah, yaitu Dinasti Tua/tutus tuha keturunana Sultan Hamidullah (Sultan Kuning) dan Dinasti Muda/tutus Anum keturunan Sultan Tamjidillah I. Secara de yure apabila berdasar pada aturan dinasti pada umumnya, maka keturunan Hamidullah lah yang meneruskan tongkat estafet raja banjar karena mereka Dinasti tua, namun secara defacto yang kemudian memegang kendali Kerajaan Banjar adalah dinasti muda, yaitu Keturunan Tamjidillah I (Nata-Sulaiman-Adam-Abdulrachman-Hidayatullah/Tamjidillah II).
Namun pada awal berkobarnya Perang Banjar (1859) nampaknya persaingan 2 trah dinasti ini telah mereka kesampingkan untuk bersama-sama menentang penjajah Belanda yang sudah mulai mencampuri lebih jauh internal kerajaan banjar. Momen perlawanan ini kemudian memunculkan kembali trah tutus tuha yang sudah lama ‘menghilang’ yaitu Pangeran Antasari (Buyut Aminullah). Kemunculannya bukan untuk menambah masalah dengan ingin bertahta, tetapi jiwa besarnya lebih membela Hidayatullah daripada Tamjidillah, sebagai wujud nyata menentang Belanda. Untuk selanjutnya keturunan Antasari (Dinasti Tua) terus melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai meluas wilayah perang hingga hulu Barito dengan melibatkan koleganya yang mana setelah Antasari, perlawanan dilanjutkan oleh anaknya Gusti Muhammad Said dan Muhammad Seman sampai keturunan selanjutnya, yaitu Gusti Berakit (1906) meskipun Kerajaan Banjar sudah dihapuskan Belanda pada tahun 1860. Sehingga perlawanan yang berkepanjangan ini (1859-1906) terhadap belanda ini merupakan perlawanan terpanjang dalam sejarah perlawanan di Indonesia (lihat Helius Syamsudin, Pegustian dan Tumenggung).
Akhirnya Tanpa mengesampingkan fakta sejarah terhadap apa yang sudah terjadi dalam struktur istana raja banjar dan dengan referensi yang bisa digali dari berbagai sumber mengenai kemunculan, kejayaan, intrik, sampai keruntuhan Kerajaan Banjar, bisa didapat garis keturunan yang pantas secara De facto dan De yure untuk menduduki tahta di Keraton Banjar yang baru pada ranah cultural. Semoga.
Ditulis Oleh: Muhammad Alpiannor
Makam Sultan Suriansyah, Kuin-Banjarmasin
Hampir 5 Abad peristiwa itu berlalu, bahkan Banjar sebagai sebuah kerajaan telah mampu bertahan sebagai ‘negara’ dengan diperintah silih berganti sultan hingga bertahan lebih dari 3 abad lamanya (1526-1860), runtuh seiring dengan semakin dalamnya cengkeraman penjajah Belanda yang berhasil masuk dari berbagai aspek baik itu perdagangan, kekuatan militer, sampai pada manipulasi-manipulasi adu dombanya dengan memanfaaatkan friksi internal kerajaan banjar saat itu.
Sebagaimana di maklumi, sejarah mencatat salah satu kelemahan dari system monarkhi/dynasty adalah terjadinya konflik internal dalam perebutan kekuasaan antar elit istana sehingga kemudian membuat kerapuhan dalam system pemerintahan sekaligus juga memudahkan pihak ketiga untuk masuk mengambil kesempatan dari konflik horizontal ini.
Rekontruksi Keraton Banjar
Wacana Pembangunan replika Keraton Banjar yang akhir-akhir ini digaungkan kiranya patutlah untuk kita apresiasi di tengah masih dangkalnya pengetahuan kita sebagai Urang banjar mengenai sejarah lokal di Kalimantan Selatan. Bahwa pada masa lalu di abad 16 pernah ada kerajaan di Tanah Banjar. Terlalu jauh untuk kita kemudian skeptis terhadap wacana ini apabila kita menganggap bahwa ada upaya untuk menghidupkan kembali trah bangsawan bahkan mungkin dengan kemunculannya akan melegitimasi kekuatan politik baru di Tanah Banjar dengan segala fasilitas dan kewenangan yang berlebih tentunya. Namun kita harapkan apabila hal ini dapat terealisasi mudah-mudahan mampu memunculkan identitas kebanjaran kita pada konteks kekinian sekaligus juga mencoba menggali lagi kekayaan-kekayaan Banjar pada ranah cultural (jauh dari kesan cauvinisme). Adapun mengenai rencana letak dari pembangunan replikanya yang akan di bangun di wilayah Martapura, hal ini kiranya tidaklah perlu menjadi perdebatan karena dalam sejarahnya kerajaan banjar pernah menempati sedikitnya 3 tempat keraton (Kuin, Tatas, dan Kayutangi Martapura).
Realisasi akan rekontruksi secara fisik Keraton Banjar tentunya tidaklah sulit diwujudkan, secara sederhana dengan kemampuan dan kemauan para stake holder untuk mengucurkan anggaran untuk pembangunannya, ditambah kesediaan para ahli waris pemegang artifact sebagai wujud budaya untuk dijadikan sebagai koleksi keraton, maka akan serasa lengkaplah apa yang menjadi tujuan dari berdirinya keraton tersebut sehingga diharapkan minat akan keingintahuan tentang sejarah Banjar dapat terfasilitasi yang tentunya akan menjadi icon baru untuk studi wisata sejarah Banjar buat generasi Muda. Pertanyaannya sekarang, apakah hanya pembangunan fisik yang dikedepankan? Atau ada agenda lain yang mengikutinya? Misalnya dengan kemudian mencari ahli waris keturunan Sultan Banjar untuk diangkat menjadi sultan di keraton yang baru sehingga lengkaplah sudah rekontruksi Kerajaan Banjar dalam konteks kekinian. Namun ketika wacana ini di munculkan, dokumen dan fakta sejarah serta mekanisme dalam trah dinastilah yang harus di kedepankan.
Usurpasi dalam Kerajaan Banjar
Usurpasi secara sederhana bisa kita fahami sebagai upaya pengambilan hak yang bukan menjadi haknya dalam hal ini adalah tahta. Sebagaimana sejarah kerajaan pada umumnya di Indonesia, kerajaan banjar juga pernah mengalami friksi antar keluarga raja bahkan sedikitnya ada tiga kali usurpasi terjadi dalam sejarah perjalan eksistensi kerajaan banjar.
Pertama kali kemunculannya pada abad 16, terbentuknya Kerajaan Banjar juga merupakan efek domino dari sebuah usurpasi, ketika Pangeran Samudera sang penerus tahta Kerajaan Daha di usurpasi oleh sang Paman Pangeran Tumenggung, sehingga Pangeran Samudera menjadi putera mahkota yang terbuang. Kemudian secara singkat diceritakan Pangeran Samudera mampu menggalang kekuatan di dukung oleh para patih (Masih, Balitung, Kuwin, etc) yang masih memegang teguh aturan pewarisan tahta, ditambah masuknya pihak ketiga sebagai sekutu (Kerajaan Demak) dengan kompensasi Islamnya, bersinergilah mereka melawan sang usurpator (Pangeran Tumenggung) untuk lengser dari tahta yang bukan haknya, meskipun kemudian pusat kerajaan digeser ke Kuin dengan nama baru dan agama baru (Islam), yaitu kerajaan Banjar.
Usurpasi ke dua terjadi pada abad ke 18 ketika Sultan Hamidullah Sultan Kuning (tutus tuha) sang raja saat itu meninggal dunia. Dia meninggalkan putra mahkota yang masih belum baligh (Muhammad Aminullah), untuk sementara kekuasaan diserahkan pada adiknya mangkubumi Sultan Tamjidillah I (tutus anum), yang kemudian ketika Aminullah dewasa terjadi friksi karena Tamjidillah I tidak menyerahkan kekuasaannya pada keponakannya yang berhak, namun kemudian malah mengangkat anaknya Nata sebagai penerus tahta. Unsurpasi ini berhasil di masuki pihak ketiga, yaitu Belanda yang datang sebagai ‘juru damai’ yang mana salah satu perannya adalah membagi kekuasaan Kerajaan Banjar dalam 2 keraton, Kayutangi Martapura dan Tatas- Banjarmasin untuk Aminullah. Usaha-usaha memecah belah ini kemudian lambat laun menjadi akut yang puncaknya dihapusnya Kerajaan Banjar.
Usurpasi yang ketiga pada pertengahan abad 19 ketika Sultan Adam mewasiatkan untuk Hidayatullah sebagai raja, namun dengan intervensinya yang terlalu dalam, Belanda menunjuk Tamjidillah II sebagai sultan yang mana ini melanggar wasiat raja terdahulu sekaligus menantang kehendak rakyat yang saat itu notabene menginginkan Hidayatullah daripada Tamjidillah II. Konflik ini bukan lagi antar dinasti (tutus tuha vs tutus anum) namun internal dinasti muda (tutus anum).
Siapakah yang Layak Bertahta?
Paparan singkat di atas, dapat dipahami telah terbentuk 2 trah dalam keturunan Sultan Suriansyah, yaitu Dinasti Tua/tutus tuha keturunana Sultan Hamidullah (Sultan Kuning) dan Dinasti Muda/tutus Anum keturunan Sultan Tamjidillah I. Secara de yure apabila berdasar pada aturan dinasti pada umumnya, maka keturunan Hamidullah lah yang meneruskan tongkat estafet raja banjar karena mereka Dinasti tua, namun secara defacto yang kemudian memegang kendali Kerajaan Banjar adalah dinasti muda, yaitu Keturunan Tamjidillah I (Nata-Sulaiman-Adam-Abdulrachman-Hidayatullah/Tamjidillah II).
Namun pada awal berkobarnya Perang Banjar (1859) nampaknya persaingan 2 trah dinasti ini telah mereka kesampingkan untuk bersama-sama menentang penjajah Belanda yang sudah mulai mencampuri lebih jauh internal kerajaan banjar. Momen perlawanan ini kemudian memunculkan kembali trah tutus tuha yang sudah lama ‘menghilang’ yaitu Pangeran Antasari (Buyut Aminullah). Kemunculannya bukan untuk menambah masalah dengan ingin bertahta, tetapi jiwa besarnya lebih membela Hidayatullah daripada Tamjidillah, sebagai wujud nyata menentang Belanda. Untuk selanjutnya keturunan Antasari (Dinasti Tua) terus melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai meluas wilayah perang hingga hulu Barito dengan melibatkan koleganya yang mana setelah Antasari, perlawanan dilanjutkan oleh anaknya Gusti Muhammad Said dan Muhammad Seman sampai keturunan selanjutnya, yaitu Gusti Berakit (1906) meskipun Kerajaan Banjar sudah dihapuskan Belanda pada tahun 1860. Sehingga perlawanan yang berkepanjangan ini (1859-1906) terhadap belanda ini merupakan perlawanan terpanjang dalam sejarah perlawanan di Indonesia (lihat Helius Syamsudin, Pegustian dan Tumenggung).
Akhirnya Tanpa mengesampingkan fakta sejarah terhadap apa yang sudah terjadi dalam struktur istana raja banjar dan dengan referensi yang bisa digali dari berbagai sumber mengenai kemunculan, kejayaan, intrik, sampai keruntuhan Kerajaan Banjar, bisa didapat garis keturunan yang pantas secara De facto dan De yure untuk menduduki tahta di Keraton Banjar yang baru pada ranah cultural. Semoga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih, komentar anda sangat berarti bagi ega. Isi pendapat anda tentang blog ini di Testimoni. Tinggalkan pesan di Blogroll untuk tukaran link